Setelah kenaikan harga BBM, kini giliran pembagian BLT yang menuai pro dan kontra seakan-akan tiada hentinya pemerintah membuat sensasi yang menghebohkan seluruh penjuru Indonesia.
Seperti kita ketahui, BLT adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin sebagai pengganti subsidi BBM. Entahlah, hal yang dilakukan oleh pemerintah ini benar atau tidak. Di satu sisi, hal ini menyebabkan orang menjadi malas karena mampu mendapatkan uang tanpa harus susah-susah bekerja. Di sisi lain, bagi pemerintah, hal ini merupakan pengamalan UUD 1945 yang menyatakan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berikut ini adalah beberapa sisi negatif dari pembagian BLT;
1. Pembagian BLT menyebabkan orang Indonesia berubah dari malas menjadi tambah malas.
2. Kecemburuan sosial yang menyebabkan tiap orang ingin mendapatkan BLT. Hal inilah yang banyak menimbulkan konflik, antara lain warga yang notabene-nya adalah orang mampu ikut-ikut menerima BLT, warga tidak mau diajak kerja bakti karena tidak ikut mendapat BLT, korupsi di tingkat kelurahan, RT/RW, kecamatan.
Dan masih banyak lagi….
Dengan berbagai sisi negatif tersebut, daripada digunakan untuk BLT yang tercatat memberi manfaat jangka pendek kenapa tidak digunakan untuk menjalankan program yang memberi manfaat jangka panjang saja, misal
- Membuka lapangan pekerjaan baru dengan begini SDM di Indonesia pun dapat dioptimalkan kinerjanya sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.
- Pemanfaatan dan penggalian SDA di berbagai pulau di Indonesia yang masih belum teroptimalkan potensinya yang nantinya mampu menjadi salah satu investasi negara.
- Pembuatan pembangkit listrik tenaga surya karena di Indonesia masih banyak menggantungkan pada pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara yang padahal mampu mencemari udara apalagi efisiensi pembangkit listrik tewnaga surya lebih tinggi.
- Perbaikan saluran irigasi di pedesaan guna meningkatkan hasil pertanian Indonesia agar mampu swasembada pangan dan tidak perlu membuat anggaran untuk import beras.
- Perbaikan jalan raya/tol
dan masih banyak lagi…
Secara logika, ide-ide tentang program-program yang memberi manfaat jangka panjang tersebut pastinya terlintas di pikiran para pemimpin kita, tapi kenapa kok malah menjalankan program yang memberi manfaat jangka pendek (BLT)?
Pemerintah atau para pemimpin yang menjabat tentunya adalah orang-orang pandai dan tentunya mereka menjalankan suatu program meskipun memberi manfaat jangka pendek bagi rakyat, namun apabila mampu memberi faedah bagi mereka, maka program tersebut pasti akan tetap dilaksanakan. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi, tiap orang dalam melakukan sesuatu pasti berlandaskan pada teori SWOT dan untung-rugi.
Rakyat miskin adalah termasuk golongan yang berpengaruh besar di Indonesia semenjak krisis moneter melanda. Golongan ini merupakan golongan yang mampu menjatuhkan pemerintahan selain golongan mahasiswa. Apabila rakyat miskin menjerit, maka hati seluruh lapisan masyarakat Indonesia akan tergerak untuk menuntut pergantian pemerintahan. Money politic berupa BLT merupakan jurus jitu untuk membungkam rakyat miskin yang hampir saja menjerit akibat kenaikan harga BBM. Karena sudah dapat membungkam bahkan meninabobokan pemicu demonstrasi terbesar, maka pemerintah tidak akan menggubris demo yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa apalagi mahasiswa bergerak tidak serentak dan masih kedaerahan. Apabila mahasiswa berdemo, maka pemerintah tinggal mengatakan “Tanya ke rakyat miskin, senang atau tidak kami beri BLT?”
Tag: Politik
